Bupati Sumenep : Pelaku Usaha Mengutamakan Tenaga Kerja Lokal

SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep meminta seluruh pelaku usaha mengutamakan tenaga kerja lokal yang bekerja di dunia usahanya, sebagai upaya mengurangi pengangguran di daerah.

Bupati Sumenep Ra Achmad Fauzi mengatakan, para pelaku usaha yang beroperasi di wilayah setempat, hendaknya  mengutamakan menyerap masyarakat lokal untuk bekerja di usahanya.

Baca juga: Johnny Gerard Plate: Produk Asing Ilegal di E-Commerce, Menkominfo Siapkan Sanksi Tegas

“Kami meminta para pelaku usaha ikut mendorong untuk mengurangi pengangguran, dengan mempekerjakan masyarakat lokal di dunia usahanya, sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di daerah, “ kata Bupati Sumenep Ra Achmad Fauzi di sela-sela pembukaan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, di De Bagraf Hotel Sumenep, Rabu (22/06/2022).

Untuk itulah, pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan perizinan terbaik bagi pengusaha, agar mampu melaksanakan kegiatan usahanya dengan mudah dan semakin maju, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Awali Tahun 2022, Pertamina Hulu Rokan Tajak Tiga Sumur

“Pelaku usaha supaya selalu membuka peluang untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada tenaga kerja lokal,   dengan harapan bisa mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan perekonomian Kabupaten Sumenep, ” tuturnya.

Selain mengutamakan tenaga kerja lokal, menurut Bupati, para pelaku usaha juga penting mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, guna mengantisapasi peristiwa kecelakaan kerja.

Baca juga: Pesan Bupati : Camat dan Kades Diminta Kembangkan Produk Kearifan Lokal

“Yang jelas, BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja di Kabupaten Sumenep, ” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP-Naker) Kabupaten Sumenep, Abd. Rahman Riadi mengungkapkan, sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko untuk mengoptimalkan aplikasi Online Singel Submission Risk Based Approach (OSS RBA) agar bisa dilaksanakan sebagai wadah implementasi berusaha bagi pengusaha dan masyarakat.

Baca juga: Ekspor Batu Bara Dilarang, Ini Yang Bakal Terjadi Bagi 10 Juta Pelanggan PT.PLN

“Kegiatan ini juga merumuskan permasalahan dan kendala pelaksanaan perizinan berbasis risiko dari masyarakat dan pengusaha sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan perizinan, ” ungkapnya.

Sedangkan peserta adalah perwakilan pengusaha di daerah terutama yang belum memiliki izin termasuk belum lengkap perizinannya.

Baca juga: Rafli: Kebijakan Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO Perlu Dievaluasi

“Kami mengundang pula pengusaha yang sudah keluar izinnya untuk berbagi pengalaman mengurus izin dengan OSS RBA itu, ” pungkas Abd. Rahman Riadi. (**)